PDSS Terlambat Diisi, Siswa Bisa Kehilangan Hak Ikut SNBP 2026

Yogyakarta - Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, M.T., menegaskan bahwa panitia tidak akan memberikan sanksi formal kepada sekolah yang terlambat mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Hal itu ia sampaikan dalam Konferensi Pers Peluncuran SNPMB 2026 yang digelar secara daring, Selasa (16/9) petang.

Menurut Eduart, meskipun tidak ada sanksi administratif, keterlambatan pengisian PDSS justru sangat merugikan siswa. Tanpa data yang terunggah tepat waktu, siswa otomatis tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

“Tentu kita tidak ingin langsung memberi sanksi, tetapi sebisa mungkin jangan ada lagi sekolah yang terlambat seperti periode sebelumnya. Waktu pengisian tahun ini sudah lebih panjang dibanding tahun lalu, jadi kami sangat menghimbau agar sekolah tidak telat. Kasihan siswanya,” ujar Eduart.

Also Read

Maksimalkan Pendampingan Studi Lanjut, BK SMA Muhi Sharing dengan Alumni

Eduart menegaskan panitia lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif. Tujuan utama SNPMB, menurutnya, adalah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jika sekolah dikenakan sanksi keras, yang menjadi korban justru siswa yang gagal ikut seleksi karena kendala administratif.

Meski begitu, sekolah tetap dituntut menjaga integritas dan akuntabilitas. _Track record_ sekolah akan tetap diperhatikan dalam sistem seleksi nasional.

“Keterlambatan PDSS itu memang tidak ada sanksi formal, tetapi konsekuensinya berat: siswa kehilangan kesempatan ikut SNBP. Itu bisa disebut sanksi sosial yang jauh lebih merugikan dibanding hukuman administratif,” jelas Eduart.

Also Read

Kelas XI SMA Muga Studi Lapang ke Kawasan Wisata Dieng Plateau

Selain isu PDSS, Eduart juga menyinggung peran Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang kembali menjadi syarat wajib dalam SNBP 2026. TKA berfungsi sebagai validator nilai rapor yang diunggah sekolah, sehingga mencegah adanya manipulasi data.

“Kalau ada 20 siswa dari satu sekolah ikut SNBP dan nilai rapornya sejalan dengan TKA, berarti valid. Tapi kalau ada perbedaan mencolok, tentu akan jadi perhatian kami. Jadi TKA penting untuk menjaga integritas seleksi,” katanya.

Menjawab polemik soal blacklist sekolah, Eduart menegaskan tidak ada perguruan tinggi yang secara resmi mem-blacklist sekolah tertentu. Namun, kuota sekolah bisa dikurangi jika tidak dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, hal itu bukan bentuk hukuman, melainkan upaya pemerataan kesempatan bagi sekolah lain.

Also Read

Untuk Evaluasi Pendidikan, SMA Muhi Yogyakarta Gelar Rakerpim

Ia juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam seleksi. Praktik manipulasi nilai atau penggunaan jasa joki, kata Eduart, hanya akan merugikan siswa di kemudian hari.

“Nilai tinggi hasil manipulasi tidak akan membantu. Saat kuliah, yang tidak siap pasti kesulitan bahkan bisa DO. Itu yang ingin kita cegah. Karena itu mari kita junjung tinggi kejujuran, baik di SNBP maupun SNBT,” pungkasnya. (ID)