YOGYA – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) RI menyelenggarakan Seminar Revitalisasi Koperasi Sekolah dengan tema “Revitalisasi Koperasi Sekolah Konsistensi Gerakan Koperasi Berkelanjutan Agar Generasi Masa Depan Bangsa Bangga Berkoperasi Indonesia Maju”. Seminar dilaksanakan hari Sabtu (4 Muharram 1445 H bertepatan 22 Juli 2023) di Graha As Sakinah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta (Muhi).

Seminar ini merupakan bagian dari National Cooperative Summit 2023, sejak Kamis hingga Sabtu. Puluhan stand dari koperasi-koperasi sekolah, universitas, dan instansi terpilih memeriahkan acara tersebut. Selain Muhi, koperasi lain yang ikut serta adalah SMK Koperasi, UGM, Koperasi Simpan Pinjam Bangun Akses Kemandirian (KSP Bank Difabel), dan lain-lain. Seluruhnya memamerkan hasil atau produk yang menjadi unggulannya.

Ketua PWM DIY Dr. M. Ikhwan Ahada, M.A. dalam sambutannya mengatakan bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah di DIY telah memiliki koperasi siswa yang bisa menjadi media bagi peserta didik untuk belajar mengelola usaha.

“Terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UMKM yang telah mempercayakan kegiatan ini di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta,” katanya.

Seminar dibuka Menteri Koperasi dan UKM, Drs. Teten Masduki. Ia mengharapkan, kegiatan ini dapat memberikan arah kesadaran baru pentingnya koperasi siswa dilakukan di seluruh sekolah. Juga menjadi katalisator kebangkitan koperasi sekolah di Indonesia yang diinisiasi tokoh muda milenial cinta dan bangga dengan koperasi.

Menurutnya, ada 5 (lima) tantangan dan isu strategis terkait koperasi. Pertama, belum ada penetapan acuan kebijakan nasional terkait pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan melalui platform koperasi (asas gotong royong & etika kolektif). Kedua, semangat dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (gotong-royong, kemandirian & kebersamaan) belum terpatri secara kuat, kaitannya dalam upaya menyokong kesejahteraan hidup melalui sistem perekonomian rakyat yang inklusif.

Ketiga, masih adanya ketimpangan akses terhadap penguasaan modal maupun pemerataan prasarana pendukung dalam aktivitas ekonomi rakyat berbasis koperasi, sehingga tingkat ketimpangan {gini ratio) masih relatif tinggi. Keempat, masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing untuk merespon perkembangan pasar nasional dan internasional.

Kelima, masih kurangnya upaya edukasi maupun sosialisasi “menarik” tentang pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan melalui koperasi, terutama bagi generasi muda. Populasi generasi milenial, generasi Z, dan generasi post gen Z mencapai 64,69% dari total 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, menjadi potensi besar sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Usai pembukaan,. Teten Masduki dan rombongan menuju ke-27 stand pameran koperasi di halaman SMA Muhi Yogyakarta dan berdialog dengan para pengurus koperasi. Lalu, berdiskusi dari para praktisi koperasi sekolah di Indonesia dan praktisi koperasi sekolah di Indonesia serta dari Natcco Filipina.

Kegiatan dilanjutkan Best Practices dari Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM), Ketua Koperasi Ponpes Al Ittifaq, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII). Dalam sesi ini ditekankan bahwa internalisasi Gerakan Ayo Berkoperasi yang dilakukan secara mendasar menyasar sekolah jenjang menengah (SMP/MTs, SMA/SMK/MA) memberikan legasi bahwasanya kesadaran berkoperasi harus dilakukan sejak dini.

Sebagai penutup adalah Dialog Bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (PMK), Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., dengan tema “Revolusi Mental Gerakan Indonesia Mandiri Bersama Bangga Koperasi di Sekolah Melalui Koperasi Siswa.”

Muhadjir menyatakan, cita-cita luhur founding father bangsa adalah menginginkan bangsa yang mandiri dan memiliki kedaulatan. Salah satu aspek terpenting dalam kemandirian dan kedaulatan bangsa adalah ekonomi.

“Kuatnya ekonomi akan menjadikan bangsa yang maju dan berdikari,” tegasnya.

Konsep ekonomi yang dicita-citakan pendiri bangsa adalah ekonomi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keinginan luhur falsafah ekonomi yang dibangun terejawantah dalam konstitusi melalui UUD 1945 tercermin dalam Pasal 33, dimana mendasari prinsip mengenai demokrasi, ekonomi oleh semua, untuk semua dimiliki oleh masyarakat.

Seminar terselenggara atas kerjasama Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator PMK, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan SMA Muhi Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti 400 orang terdiri dari Kepala Sekolah, Pembina Kesiswaan, Pengurus OSIS/IPM/IPNU dan Perwakilan Pengurus Koperasi di Yogyakarta dan sekitarnya. (*)

Berita ini diterima mediamu.com dari Yusron Ardi darmawan, M.Pd., dan Yudianto, S.Pd. (SMA Muhi Yogyakarta)